Tugas Sopskill ( Potret Kemiskinan Di Indonesia)

Pendahuluan


KEMISKINAN bukan ungkapan asing bagi kita, masyarakat negara ketiga. Masing-masing pikiran kita punya persepsi tentang yang mana “miskin” dan mana “tidak miskin” atau “kaya”. Setiap saat kita dijejali dengan sekian produk “pemiskinan” yang membuat kita secara tidak sadar, mengkondusifkan proses “memiskinkan” diri sendiri.

ISI

Dalam skala yang lebih besar, tak ayal, bangsa kita juga bangsa yang miskin. Dengan memakai perpsektif apapun, semiskin-miskinnya bangsa lain, kita akan tetap berstatus miskin. Kita tidak layak disebut “kaya” karena kita masih miskin. Biarpun berlimpah sumber daya alam (SDA), toh kita tetap tidak mampu berbuat banyak. Kita juga miskin gerak, miskin uang, miskin moral dan miskin akhlak, dan lain sebagainya yang miskin.
Jika tak berlebih, Indonesia boleh dijuluki sebagai negeri duka kaum papa. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin pada tahun 2001 di negara ini sebesar 17,5 % atau berkisar 34,6 juta jiwa, sedangkan berdasarkan angka Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2001, presentase keluarga miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) mencapai 52,07 %, lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia pada tahun yang sama. Dalam hitungan lain, hasil SUSENAS mengantongi angka 98 juta jiwa (48%) penduduk miskin Indonesia. Dengan memakai angka apapun, akan tetap banyak masyarakat kita yang berada pada level “miskin”.
Meskipun tidak secara langsung berhubungan, tingkat pengangguran, logikanya biimplikasi dengan kemiskinan. Jumlah penganggur di negara ini tahun 2000 lalu diperkirakan mencapai 38,5 Juta jiwa, hampir sama besarnya dengan jumlah masyarakat miskin.
Dalam kondisi objektif seperti ini, pemerintah memikul konsekuensi logis merumuskan upaya pengentasan kemiskinan. Sejak kemerdekaan diproklamirkan, label “negara miskin” masih juga belum bisa dilepaskan dari etalase pembangunan nasional. Yang paling menyedihkan, adalah tingkat Human Development Index(HDI) nasional Indonesia pada tahun 2003 yang jauh tertinggal dari banyak negara berkembang; negara-negara yang dulu banyak belajar dan dibantu oleh kita. Kita harus puas dengan rangking 117 dari 175 negara, juru kunci di ASEAN!
HDI, dikenal juga sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mewakili keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari perspektif ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk perspektif ekonomi, HDI yang sangat rendah tersebut, melambangkan keterpurukan moneter dan tidak adanya kondusifitas pengembangan ekonomi. Krisis multidimensi yang menerpa negara kita pada penghujung 1997 dan pertengahan 1998, menyisakan trauma ekonomis yang cukup mendalam. Iklim investasi memburuk, sejalan dengan terjungkalnya sektor ekonomi menengah ke bawah dan distabilitas perpolitikan nasional.
Tak terkecuali pendidikan dan sektor kesehatan. Sebagai “public goods” (kebutuhan publik), kedua sektor ini – bagaimanapun konteksnya, akan tetap dibutuhkan hadirnya, dalam kondisi krisis kemarin, tak dapat dinafikkan, juga mengalami imbas yang cukup berarti. Selain itu, sektor-sektor lainnya semisal hukum, pertanian, kultur dan sebagainya, pun tak luput dihembus angin distabilitas. Bangsa kita sakit, kronik malah.
Problem nasional kita menjadi semakin kompleks dan memutlakkan penyelesaian sistemik dan kompleks pula. Buntutnya, masyarakat miskin, yang sebelumnya memang sudah miskin, kembali terdesak menjadi miskin berganda, miskin sirkuler, bahkan tidak sedikit yang miskin herediter. Penghujung dekade 90-an, resonansi kemiskinan muncul dengan kemasan dan wajah baru yang lebih menyeramkan.
Bangsa ini, bangsa yang memuja kemiskinan !
“Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, kemiskinan masih akan jadi masalah utama bangsa Indonesia, dilihat dari segi konsumsi maupun pendapatan.” ujar Dr. Sri Adiningsih, MSc., ekonom dari Universitas Gajah Mada, salah satu narasumber di Konsultasi Nasional yang diadakan oleh Institut Leimena bersama dengan Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Persatuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, serta Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia, September 2008 lalu.

Dr. Sri Adiningsih menampilkan potret ekonomi Indonesia sebagai berikut:
Stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, namun rapuh, apalagi pasar keuangan global tengah menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi meningkat, terutama karena kenaikan harga barang primer dan sektor non-tradable. Kebijakan ekonomi terlalu liberal karena semakin bergantung ke luar negeri. Anggaran terjebak kebijakan jangka pendek, tampak populis, tapi pembangunan strategis seperti jembatan, jalanan, atau listrik tidak dilakukan.

Sementara itu, kemiskinan di Indonesia masih besar. Padahal definisi “kemiskinan” yang dipakai sudah sangat lunak dibandingkan, misalnya, dengan standar Bank Dunia. Belum lagi penambahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin (Bantuan Beras bagi Rakyat Miskin) dapat menurunkan angka kemiskinan secara semu. Dari banyak penelitian, sumber kemiskinan antara lain adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, infrastruktur yang buruk, dan ketiadaan modal.

Pilar ekonomi Indonesia saat ini sebetulnya UKM. Di sinilah banyak orang miskinnya. Namun usaha mikro sekarang berkembang bukan akibat desain pemerintah, tapi karena orang tidak ada pilihan. Daripada menganggur, lebih baik membuka Warteg atau sejenisnya. Usaha kecil di Indonesia naik dari 44 juta (2007) menjadi hampir 50 juta (2008). Usaha menengah turun dari 6 juta ke sekitar 4 juta, sedangkan usaha besar umumnya stagnan.

Menurut UN Millenium Project, pertanian adalah cara mengatasi kemiskinan di desa. Selain itu perlu mengembangkan investasi dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan, transportasi, listrik, serta pelayanan masyarakat.

Dalam konteks ini, gereja harus menjadi pilar penting dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Gereja harus memberikan pencerahan, semangat, optimisme. “Walaupun kecil, kita jangan mengalami minority syndrome. Gereja-gereja di Indonesia punya jaringan nasional dan berbagai program pengentasan kemiskinan, meskipun hasilnya memang masih jauh dari memuaskan.” papar Dr. Sri Adiningsih. Ia pun menceritakan pengalamannya menjadi pembina program sosial di gerejanya. “Motto kami adalah melayani dulu, urusan uang kemudian, jadi bukannya bertanya dulu apakah punya uang atau tidak.”
Di antara sekian banyak agenda pembangunan nasional, Tulisan ini akan menyodorkan potret pembangunan sosial di berbagai negara dalam kurun waktu 25 tahun (1970-95) berdasarkan Indek Kemajuan Sosial (Index of Social Progress-ISP) yang dikembangkan oleh Richard J. Estes, profesor Pekerjaan Sosial dari School of Social Work, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Meski memiliki persinggungan dengan indek pendahulunya, ISP lebih komprehensif ketimbang index/indikator sebelumnya seperti GNP, Physical Quality of Life Index, bahkan Human Development Index yang dikembangkan UNDP. ISP terdiri dari 45 indikator sosial yang dikelompokkan dalam 10 sub-indek: pendidikan, status kesehatan, status wanita, pertahanan keamanan, ekonomi, demografi, partisipasi politik, keragaman budaya, dan usaha kesejahteraan sosial.

Gambaran Umum

Situasi sosial dunia dewasa ini ditandai kontraiksi. Meskipun sejak tahun 1970 pembangunan sosial beberapa negara mengalami kemajuan, sebagian besar bangsa masih dilanda perang, konflik sipil, pelanggaran HAM, pemerintahan korup, tekanan penduduk dan kemiskinan. Keadaan fisik dunia pun terus memprihatinkan. Masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi penurunan kualitas hidup akibat polusi, deforestasi, erosi tanah, kepunahan binatang, bencana alam, dan degradasi lingkungan hidup serta keragaman hayati.

Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Bank Dunia memperkirakan bahwa 1,2 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Setengah dari jumlah itu, hidup dalam kemiskinan absolut: tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang paling dasar sekalipun. UNDP memperkirakan bahwa 2/3 penduduk miskin di dunia berada di 9 negara Afrika-Asia dan 1 Amerika Latin: Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Pilipina, Cina, Viet Nam, dan Brazil. Sebagian besar penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak di pedesaan. Kondisi kemiskinan sangat akut terutama pada keluarga yang dikepalai wanita yang suaminya pergi ke kota mencari pekerjaan. Seperti dilansir UNDP (1994), dunia kini bukan saja sedang mengalami globalisasi ekonomi, melainkan juga globalisasi kemiskinan. “Kemiskinan kini tidak lagi mengenal batas negara. Kemiskinan telah menjadi fenomena global. Ia berjalan menyebrangi perbatasan, tanpa paspor, dalam bentuk perdagangan obat-obat terlarang, penyakit, polusi, migrasi, terorisme, dan ketidakstabilan politik.”
Dua masalah serius yang menyebabkan rendahnya pembangunan sosial di negara-negara berkembang dan terbelakang adalah tekanan penduduk dan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan penduduk dunia tahun 1995 mencapai 1,7%. Dengan tingkat pertumbuhan itu, jumlah penduduk dunia akan mencapai 6,1 miliar di tahun 2000, 7 miliar di tahun 2010, dan 8,2 miliar pada tahun 2025. Ironisnya, 80% dari pertumbuhan penduduk dunia sejak tahun 1960 terkonsentrasi di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan 95% dari peningkatan ini terkonsentrasi di negara-negara miskin di wilayah tersebut.
Tiga Kecenderungan
Berdasarkan studi terhadap 160 negara, Estes (1998) mengklasifikasikan potret pembangunan sosial kedalam tiga kategori: Negara Maju (World Social Development Leaders), Negara Berkembang Menengah (Middle Performing Countries), dan Negara Berkembang Terbelakang (Socially Least Developing Countries).

Karakteristik Pembangunan Sosial

Terdapat 33 negara yang masuk kategori Negara Maju. Sebanyak 26 negara berada di kawasan Eropa (Prancis, Jerman, Belanda, Inggris,dst.) dan 6 diantaranya masuk bagian Eropa Timur dan Tengah (Bulgaria, Hongaria, Polandia, Slovenia, Republik Slovak dan Czechnya). Dua negara, Estonia dan Ukraina, merupakan negara yang baru merdeka dari bekas Uni Sovyet. Mayoritas negara-negara ini memiliki sejarah demokrasi yang kukuh dan sistem ekonomi terbuka. Kondisi ekonominya sangat baik dan stabil. Rata-rata GDP mencapai $18.700 dengan inflasi yang relatif rendah (3,1%). Tingkat tabungan dan investasi tinggi, sedangkan utang luar negerinya sangat rendah.

Sebagian besar Negara Maju adalah negara kecil dengan penduduk kurang dari 25 juta dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Tingkat kematian bayi di negara-negara ini sangat rendah, hanya 8 orang per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan usia harapan hidup mencapai 79 tahun dengan ketergantungan anak hanya 20%. Sebagian besar penduduknya (98%) dapat membaca dan melanjutkan pendidikan tinggi. Satu faktor utama yang menyebabkan majunya pembangunan sosial di negara-negara ini adalah adanya jaminan sosial universal yang melindungi setiap penduduknya dari resiko kehilangan pendapatan, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, masa tua, hamil, dan pengangguran. Sebesar 46% dari GNP-nya dikeluarkan untuk mebiayai berbagai pelayanan sosial dan kesehatan (OECD, 1996).

Negara-negara yang masuk kategori Negara Berkembang Menengah menyebar diseluruh wilayah geografis: Asia (36 negara), Amerika Latin (22), Afrika (10), dan Oceania (1). Sebagian besar negara-negara ini telah memiliki apa yang disebut “social ingredients” yang diperlukan untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi maju, seperti stabilitas politik, dinamika ekonomi, akses ke sumber daya alam (khususnya enegi), kualitas kesehatan, pendidikan dan sistem jaminan sosial. GNP per kapita di Negara Berkembang Menengah juga relatif tinggi, sekitar US$4910 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun dan laju inflasi 7% per tahun. Tingkat pengangguran relatif rendah, sekitar 13,1% dari jumlah angkatan kerja. Namun demikian, beberapa negara masih memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti pemerintahan korup, jumlah dan pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya pengangguran dan meluasnya kemiskinan .
Negara yang termasuk kategori Negara Berkembang Terbelakang berjumlah 38. Sebagian besar berada di Afrika (29 negara), 7 negara di Asia,1 negara di Amerika, dan 1 negara di Pasifik Selatan. Terbelakangnya pembangunan sosial di negara ini terlihat dari rendahnya kualitas hidup, seperti rendahnya usia harapan hidup (51 tahun), tingginya kematian bayi (110/1000) dan anak (177/1000). Tingginya kematian bayi dan anak merupakan yang tertinggi di dunia yang diakibatkan oleh infeksi dan penyakit menular.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang Terbelakang sangat tinggi, terutama disebabkan oleh rendahnya penggunaan alat KB dan tingginya migrasi internal. Yang penting dicatat, migrasi penduduk di negara-negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh motive ekonomi, melainkan juga oleh perang, konflik sipil dan ketidakstabilan politik. Konsekuensi sosial dari tingginya migrasi ini adalah (a) penelantaran anak, lanjut usia, dan kelompok tidak produktif di daerah pedesaan, (b) melemahnya, atau bahkan hilangnya, nilai-nilai tradisional dan keeratan keluarga, (c) memudarnya budaya dan praktek pertanian, (d) meluasnya kemiskinan, kekurangan gizi, dan kematian dini bagi orang yang tidak dapat bertahan hidup di kota besar yang padat polusi dan penduduk. Hingga hari ini, belum ada satu negarapun yang mampu mengatasi problema migrasi ini dengan efektif.
Rata-rata GDP di negara-negara berkembang terbelakang ini sekitar US$950. Pertumbuhan ekonominya juga sangat rendah, hanya sekitar 3% dengan inflasi tinggi, mencapai 37%. Sarana komunikasi dan transportasi sangat terbatas, serta daya saing di pasar internasional juga sangat terbatas. Tabungan pemerintah dan sektor swasta sangat rendah, sementara utang luar negerinya sangat tinggi. Pemerintahan di sebagian besar negara ini sangat sentralistik. Roda ekonomi sangat tergantung pada gabungan antara pinjaman luar negeri, bantuan negara donor, dan investasi swasta dari luar negeri. Tingkat pengangguran di Negara Berkembang Terbelakang juga sangat tinggi. Meski secara resmi tercatat 20%, kenyataannya bisa lebih dari itu. Pengangguran terutama dialami oleh wanita, laki-laki berusia lebih ari 45 tahun, para penyandang cacat dan buta hurup.
Pengeluaran negara untuk program sosial sangat minimal. Sebagian besar negara bahkan tidak menyediakan asuransi dan jaminan sosial untuk pengangguran, sakit, hamil, kematian, dan cacat. Ironisnya, pengeluaran negara untuk Hankam di negara-negara ini mencapai 4,6% dari GNPnya yang berarti 50% lebih tinggi dari pada di Negara Berkembang Menengah.


Kecenderungan
Menurut studi ini, ada tiga kecenderungan yang perlu di catat. Pertama, negara-negara yang masuk kategori Negara Maju berpusat di tiga wilayah, yaitu Australia-Selandia Baru dengan skor ISP rata-rata sebesar 84,5, Eropa (82,8) dan Amerika Utara (80,4). Ironisnya, negara-negara ini juga mengalami penurunan ISP cukup drastis dalam periode 1990-95. Amerika Utara mengalami penurunan sebesar 14%, Eropa 9%, dan Australia-Selandia Baru 9%. Penurunan ini disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang melanda wilayah tersebut yang memuncak di tahun 1990 dan berdampak terus hingga 1995.
Kedua, secara individu kategori Negara Maju didominasi oleh negara yang menerapkan sistem Negara Kesejahteraan (welfare state). Denmark meduduki peringkat 1 dengan skor ISP mencapai 98,4, diikuti oleh Norwegia (95,6), Austria (93,2), Swedia (93,1), dan Finlandia (90,8). Di negara-negara ini 40% dari anggaran belanja negaranya dikeluarkan untuk pembangunan sosial.
Ketiga, mayoritas negara-negara yang berkategori Negara Berkembang Menengah terletak di kawasan Amerika Latin dengan skor ISP rata-rata 53,1 dan Asia (41,2). Sedangkan kategori Negara Berkembang Terbelakang terkonsentrasi di wilayah Afrika (20,1). Pengeluaran negara untuk pembangunan sosial di negara-negara ini tidak lebih dari 10%, dan umumnya lebih kecil daripada anggaran untuk Hankam.

Refleksi
Potret pembangunan sosial di dunia memperlihatkan bahwa negara-negara di dunia telah sampai pada titik persimpangan yang kritis. Beberapa negara terlihat mengalami kemajuan yang berarti, namun sebagian besar lagi masih menyimpan potensi untuk bergerak maju atau bahkan terjerembab ke belakang. Sistem ekonomi dan politik yang terbuka yang dipadukan dengan komitmen pemerintah menyelenggarakan program sosial, merupakan kunci keberhasilan negara-negara maju dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penduduknya. Sistem ekonomi suatu negara, tidak menghalangi pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial terbaik bagi penduduknya. Di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas, negara bertanggungjawab memberikan pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) kepada penduduknya secara luas dan merata serta dijamin oleh kebijakan publik yang mengikat.

Harus diakui bahwa pembangunan sosial di Indonesia masih belum mendapat prioritas yang memadai, terutama jika dilihat dari rendahnya anggaran pemerintah untuk usaha-usaha kesejahteraan sosial (UKS) yang tidak pernah lebih dari 2% total pengeluaran pemerintah. Direstrukturisanya Depsos menjadi BKSN (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional) menunjukkan kekurang seriusan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sosial. Alasan pemerintah untuk menyerahkan sebagian besar (bahkan mungkin kelak seluruhnya) fungsi dan tugas pelayanan sosial (social services) kepada masyarakat menandai lemahnya komitmen dan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada rakyatnya. Pengeluaran sosial seringkali dilihat sebagai beban pemerintah, bukan sebagai investasi sosial yang penting dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan berkesinambungan.

Di setiap negara, persoalan kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan. Begitu juga persoalan kemiskinan di negeri ini, tentunya mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembangunan bangsa. Sudah menjadi trend di setiap pemilihan presiden, gubernur, hingga bupati tema dan jargon kampanye takkan terlepas dari persoalan ini. Kemiskinan seolah indentik dengan sebagian besar masyarakat kita, hingga bermunculan indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kemiskinan penduduk entah itu dalam versi mana saja.
Sering juga kita saksikan bagaimana perdebatan yang pro maupun kontra dalam melihat persoalan kemiskinan. Baik itu mengenai data hingga metode perhitungan tingkat kemiskinan itu sendiri, hingga tak jarang perdebatan itu berujung pada tataran data, berapa jumlah masyarakat miskin, yang kemudian jauh dari fokus bagaimana menuntaskan kemiskinan di negeri ini.
Secara umum kemiskinan lazim diartikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain; tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Akan tetapi, parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, yakni; makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Dalam perkembangannya, perhitungan angka kemiskinan dari segi pendapatan tidak dapat mencerminkan kemiskinan di Indonesia secara sepenuhnya, banyak penduduk Indonesia yang ’tidak miskin dari segi pendapatan’ dapat tergolong miskin berdasarkan kurangnya akses mereka terhadap layanan publik dan buruknya indikator-indikator pembangunan manusia mereka.

Dari data yang didapat, pada tahun 2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Pada tahun 2008 menurut Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) memperkirakan warga miskin tahun ini akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen). Dengan kata lain tambahan penduduk miskin tahun ini naik 4,5 juta dibandingkan posisi 2007. Pada tahun 2009, Bappenas (Badan Perencanaan Pembagunan Nasional) memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009 sebesar 14 persen.
Dalam pasal 34 UUD 1945 diterangkan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara menjamin dan bertanggung jawab dalam penuntasan kemiskinan di negeri ini karena dijamin oleh konstitusi. Terlepas dari banyaknya perdebatan mengenai metode, angka perhitungan tingkat kemiskinan antara kelompok tertentu baik itu pemerintah dan non-pemerintah dalam hal keberhasilan penuntasasan kemiskinan, tidak dapat dimungkiri kemiskinan tetaplah menjadi potret negeri ini. Sehingga dibutuhkan upaya yang sistematis dalam penuntasan kemiskinan bukan malah menjadi polemik berkepanjangan yang sarat dengan muatan politis.

Dari beberapa penelitian Diagnosa kemiskinan menunjukan bahwa perbaikan dalam sektor pendidikan (educational endowment) – diatas pendidikan sekolah dasar – adalah faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan. Dan kemajuan dalam usaha mengentaskan kemiskinan baru-baru ini didominasi oleh dampak terhadap sumber daya manusia dari efekendowment dan return. Investasi terhadap rakyat miskin melalui pertumbuhan ekonomi, perencanaan dan penganggaran belanja yang berpihak pada masyarakat miskin adalah sangat penting. Ditambah lagi, rakyat miskin harus dapat dihubungkan dengan kesempatan-kesempatan pertumbuhan, melalui hal-hal seperti akses terhadap infrastruktur, jalan dan kredit.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik mau tidak mau harus dirampingkan sedimikian mudah, hingga tidak ada lagi diskirminasi dalam pelayanan publik dan mahalnya biaya pendidikan. Namun bangsa ini tetap saja akan menjadi bangsa yang sangat identik dengan potret kemiskinan bila elite-elite negeri ini terlalu lama terjebak dalam perdebatan ‘berapa jumlah rakyat miskin’ (yang sarat dengan muatan politis) namun lupa bagaimana menuntaskan kemiskinan agar jauh dari bumi pertiwi.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2010, ada 31,02 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia.
Angka ini turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 32,53 juta.
Bagian terbesar penduduk miskin hidup di desa. Mereka ini lalu menoleh perkotaan untuk mengatasi kemiskinan mereka. Maka arus urbanisasi pun mengencang.
Namun karena banyak dari mereka tak cukup terdidik dan tak cukup keahlian, kehadiran mereka di kota malah memindahkan kemiskinan dari desa ke kota atau mempertinggi angka kemiskinan kota
Keadaan itu terjadi pula di Jakarta. Malah, persaingan hidup yang sengit dan lahan yang kian menyempit, memaksa jutaan orang miskin kota tinggal di daerah-daerah tak layak ditempati, sampai-sampai ada yang harus menempati sudut-sudut yang selain membahayakan dan merusak tata kota, tapi juga bukan haknya.
Mereka ini termasuk yang tinggal di wilayah bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Diataranya yang terdapat di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, tepatnya depan kampus STIA LAN, Jakarta.
Di sini, bangunan-bangunan semi permanen menyesaki lahan pinggir rel. Bangunan-bangunan ini ditinggali ratusan kepala keluarga yang hanya satu meter dari bibir rel.
Mereka sudah tidak mempedulikan keselamatan diri mereka. Namun, karena sudah biasa, dan pastinya karena dipaksa oleh tuntutan hidup, mereka menjalani juga kehidupan penuh risiko itu.
Kebanyakan dari mereka adalah kaum pendatang yang berurbanisasi dari wilayah-wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Madura, dan banyak tempat lainnya.
Setiap keluarga menyesaki ruangan seukuran 3×3 meter persegi yang disusun dari potongan-potongan kayu. Di ruang sesempit ini rata-rata ada tiga orang di dalamnya.
Mereka rata-rata berdagang, tukang bangunan, supir taksi, sopir bajay, tukang ojek, tukang cuci pakaiaan, pembantu rumah tangga, dan profesi informal lainnya.
Jangan anggap mereka gratis menempati gubuk-gubuk itu, sebaliknya mereka harus membayar sewa kepada penghuni awal lahan milik PT KAI tersebut.
“Jangan salah lho, kami ngontrak untuk bisa tinggal di rel ini,” kata Ujang Supriatna (29).
Bayarannya, kata penjual gorengan keliling ini, adalah Rp200 ribu sebulan, dengan fasilitas aliran listrik dan tempat MCK.
Ujang mengaku sudah tiga tahun tinggal di situ. Tentu saja dia tinggal bersama keluarganya.
Mereka sadar
Sulit membayangkan bisa hidup di tempat sesumpek itu. Tapi, mereka bahkan ada yang sudah berpuluh tahun tinggal di situ. “Saya tinggal di sini sejak tahun 1985,” kata Oom komariyah (47).
Ibu rumah tangga beranak tiga itu mengungkapkan kehidupan seperti ini sudah ada sejak dia dan suaminya hijrah dari Tasikmalayua ke Jakarta 25 tahun silam untuk mengadu nasib.
Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Oom membuka warung di sisi rel yang berjarak hanya satu meter dari jalur kereta api, sementara suaminya menjadi tukang bangunan.
Mereka benar-benar sudah terbiasa hidup di kesumpekan, sampai-sampai harus menyimpan properti mereka di luar gubuk. Mereka yang memiliki sepeda motor atau gerobak, terpaksa memarkir asetnya itu di ruang di antara dua rel kereta api.
“Ya mau gimana lagi, orang lahannya sempit,” kata Kosim Rohimat (33).
Kosim berprofesi sebagai pedagang mie ayam dan kadang nyambi menjadi tukang bangunan, sedangkan sang istrinya bekerja sebagai tukang cuci di rumah susun tak jauh dari tempat mereka tinggal.
Bukan hanya kalangan dewasa yang terbiasa di kesumpekan, anak-anak mereka pun terbiasa bermain di wilayah yang tak menyisakan sejengkal pun tanah untuk tempat bermain anak itu.
Meski menganggap gubuk-gubuk itu istananya, tapi mereka sadar telah menempati lahan yang bukan haknya, sehingga kalau ditertibkan mereka akan menerimanya.
“Kita sih terima aja ditertibkan karena memang ini bukan tanah saya,” kata Oom.
Yang Oom dan warga bantaran rel lainnya minta adalah mengkomunikasikannya dulu kepada mereka, jangan asal bongkar dan gusur.
“Ditertibkan sih boleh boleh saja, yang penting diberitahukan kepada semua warga di sini,” kata Usep.
Warga asal Garut ini ingin ada musyawarah terlebih dahulu sebelum ditertibkan, termasuk membincangkan kompensasi untuk mereka.
Warga seperti Oom mengharapkan kompensasi itu diantaranya pinjaman usaha dan biaya pemulangan mereka ke kampung. “Saya sih terima kasih kalau nanti ada bantuan, moga-moga bisa lancarin usaha saya,” kata Oom.
Selama ini hanya keterpaksaan yang membuat mereka tinggal di bantaran rel. Mereka melakukannya dmei mencoba bertahan hidup di Jakarta, apalagi mereka sudah beranak pinak.
Pemerintah sendiri dalam waktu dekat akan menertibkan wilayah bantaran rel, mulai kawasan dekat flyover Slipi sampai kawasan Pintu Air Pejompongan. Jadi termasuk area di mana Oom, Ujang, Kosim dan ratusan keluarga lainnya tinggal.
Penertiban kawasan itu diberlakukan kepada wilayah di dua sisi bantaran rel, yaitu sisi wilayah Petamburan sejauh 1 meter dari rel dan sisi Pejompongan sejauh 5 meter dari rel.
Kiprah Kementerian Sosial
Sebelum penertiban dilaksanakan, ada baiknya mendengar dulu keluhan warga itu yang umumnya berharap mendapatkan kompensasi berupa bantuan modal. Tentu saja sebagai warga negara, mereka berhak difasilitasi negara.
Selama ini mereka mengandalkan pinjaman dari para rentenir karena mana mau bank menyalurkan kredit kepada warga miskin seperti mereka. Mereka menyebut para rentenir dengan “bank keliling”.
“Modal usaha sangat penting bagi kami,” kata Usep.
Pemerintah sendiri, diantaranya Kementerian Sosial, tak berdiam diri menjawab aspirasi warga miskin ini.
Kementerian Sosial sendiri, bersama PT. KAI, menyatakan kesiapannya membantu penduduk miskin yang rumah sumpek mereka itu akan segera ditertibkan. Kementerian akan memberdayakan masyarakat miskin kota, termasuk yang ada di bantaran rel kereta api.
Humas Kementrian Sosial Tati Nurhayati menyatakan, pihaknya siap mendampingi masyarakat yang menempati lahan milik PT. KAI.
Melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Kementeriam Sosial juga siap membantu pemulangan mereka ke kampung asalnya.
“Nantinya mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing masing,” kata Tati.
Khusus anak-anak yang tinggal di kawasan miskin itu, pemerintah menyediakan pelayanan khusus untuk anak balita, anak terlantar dan jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Skema perlindungannya dimaktub dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA).
Sejak 2009 hingga 2010, Kementerian Sosial sudah mengalokasikan Rp194 miliar untuk program PKSA dan ini sudah menjangkau 148.890 anak yang memiliki masalah sosial, termasuk 4.884 anak jalanan.
Sementara untuk merespons keluhan seperti disampaikan warga bantaran rel, Kementerian Sosial memiliki progam khusus Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Dalam skema ini, kelompok warga miskin bisa mendapat bantuan Rp20 juta. Dengan dana ini warga miskin mesti bisa mengembangkan usahanya sendiri.
Di Palu, Sulawesi Tengah, program KUBE mencatat sukses. Warga miskin yang mendapat bantuan skema ini berhasil mengembangkan usaha batu bata, sementara di Kabupaten Bangli, Bali, program serupa sukses mendorong usaha ternak sapi di sana.
Dengan keberhasilan seperti itu, program serupa bisa pula membantu mengeluarkan Oom dan banyak lagi warga miskin di bantaran rel atau warga miskin perkotaan lainnya, keluar dari jerat kemiskinan
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).
Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen),
berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa.
Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama
periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang,
sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari
Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di
daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2009-Maret 2010
nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:
a. Selama periode Maret 2009-Maret 2010 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen.
Menurut kelompok pengeluaran kenaikan harga selama periode tersebut terjadi pada kelompok bahan
makanan sebesar 4,11 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 8,04
persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 3,85 persen; kelompok kesehatan
sebesar 3,18 persen; kelompok sandang sebesar 0,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas,
dan bahan bakar sebesar 2,08 persen, serta kelompok transpor dan komunikasi dan jasa keuangan
sebesar 1,38 persen.
b. Rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan
3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.
c. Produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan/ARAM II) mencapai 65,15 juta ton GKG, naik
sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.
d. Sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada tahun 2009) bekerja di Sektor Pertanian. NTP
(Nilai Tukar Petani) naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.
e. Perekonomian Indonesia Triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009,
sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang
sama. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010 3
Tabel 1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Daerah/Tahun
Makanan Bukan Makanan Total
Jumlah
penduduk
miskin (juta)
Persentase
penduduk
miskin
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perkotaan

Maret 2009 155 909 66 214 222 123 11,91 10,72
Maret 2010 163 077 69 912 232 989 11,10 9,87
Perdesaan

Maret 2009 139 331 40 503 179 835 20,62 17,35
Maret 2010 148 939 43 415 192 354 19,93 16,56
Kota+Desa

Maret 2009 147 339 52 923 200 262 32,53 14,15
Maret 2010 155 615 56 111 211 726 31,02 13,33

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2009 dan Maret 2010.
Dilihat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, perkembangan tingkat kemiskinan
ditunjukkan oleh tabel berikut:
Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 2004-2010
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin
Tahun
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66
2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58
2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42
2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15
2010 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 4 Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010
2. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya
seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan.
Selama Maret 2009-Maret 2010, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,72 persen, yaitu dari
Rp200.262,- per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp211.726,- per kapita per bulan pada Maret
2010. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi
makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2009 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,6 persen, dan
sekitar 73,5 persen pada Maret 2010.
Pada Maret 2010, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan
adalah beras yaitu sebesar 25,20 persen di perkotaan dan 34,11 persen di perdesaan. Rokok kretek filter
memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (7,93 persen di perkotaan dan 5,90
persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah gula pasir (3,36 persen di perkotaan dan 4,34 persen di
perdesaan), telur ayam ras (3,42 persen di perkotaan dan 2,61 di perdesaan), mie instan (2,97 persen di
perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan), tempe (2,24 persen di perkotaan dan 1,91 persen di perdesaan),
bawang merah (1,36 persen di perkotaan dan 1,66 persen di perdesaan), kopi (1,23 persen di perkotaan
dan 1,56 persen di perdesaan), dan tahu (2,01 persen di perkotaan dan 1,55 persen di perdesaan).
Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan besar untuk Garis Kemiskinan adalah biaya
perumahan (8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen di perdesaan), biaya listrik (3,30 persen di
perkotaan dan 1,87 persen di perdesaan), dan angkutan (2,48 persen di perkotaan dan 1,19 persen di
perdesaan), dan biaya pendidikan (2,40 persen di perkotaan dan 1,16 persen di perdesaan).
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa
mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,50 pada Maret 2009 menjadi 2,21
pada Maret 2010. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,68 menjadi 0,58 pada
periode yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010 5
Tabel 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia
Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010
Tahun Kota Desa Kota + Desa
(1) (2) (3) (4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Maret 2009 1,91 3,05 2,50
Maret 2010 1,57 2,80 2,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2009 0,52 0,82 0,68
Maret 2010 0,40 0,75 0,58
Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2009 dan Maret 2010
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah
perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan, sama seperti tahun 2009. Pada Maret 2010, nilai
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,57 sementara di daerah perdesaan mencapai
2,80. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,40 sementara di daerah perdesaan
mencapai 0,75. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah
perkotaan. 6 Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010
4. Penjelasan Teknis dan Sumber Data
a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung
Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua
komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan
(GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan
dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi
kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili
oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2010 adalah
data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi Maret 2010.
Jumlah sampel sebesar 68.000 rumah tangga dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat
disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei
SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan
proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Sumber
http://datakemiskinan.blogspot.com/2010/03/potret-kemiskinan-di-indonesia.html
http://www.fokal.info/fokal1/artikel/hukum/176.html
http://keadilansosial.wordpress.com/
http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul10.pdf





Penutup

Demikian materi yang saya bahas tentang potret kemiskinan di Indonesia...
Masih banyak hal yang harus kita benahi untuk membantu pemerintah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia …